JOMBANG, KORAN-K.com – Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa (PBJ) Pemkab Jombang, Joko Mercoyo, mengaku tidak tahu menahu soal ada tidaknya dokumen negoisasi pada pelaksanaan paket katalog dilingkungan Pemkab Jombang.
Dikonfirmasi lewat sambungan seluler pada 2 pekan lalu, Joko memastikan pihak yang mengetahui seluk-beluk pengadaan katalog adalah Pejabat Pengadaan atau Pejabat Pembuat Komitmen OPD terkait.
“Kalau terkait kegiatan tender atau seleksi, saya bisa bantu memberikan data. Tapi kalau soal katalog, ya mereka (PP/PPK) yang tahu. Karena mereka yang menjalankan sistem. Jadi silahkan konfirmasi langsung kepada PP/PPK-nya, “jawab Joko melalui chat WhatsApp.
Pernyataan itu disampaikan Joko menjawab pertanyaan KORAN-K.com yang melihat dokumen negoisasi tidak ditayang pada aplikasi katalog. Padahal ketentuannya, dokumen harus tercatat pada fitur negoisasi serta tercantum pada aplikasi katalog.
Pertanyaan dilayangkan kepada Joko Mercoyo, karena sebagai wakil Kepala Daerah urusan pengadaan barang dan jasa, ia dinilai punya kewenangan untuk melakukan pembinaan kepada OPD terkait pelaksanaan epurchasing katalog.
Terpisah, seorang pejabat struktural di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Jombang melempar pendapat berbeda. Soal tidak munculnya dokumen negoisasi pada layar katalog, ia menyebut itu masalah domain.
Lebih tepatnya, tutur dia, domain untuk mengetahui dokumen negoisasi hanya dimiliki pejabat pengadaan/pejabat pembuat komitmen, serta pihak Inspektorat. Diluar itu, dipastikan tidak ada pihak yang bisa mengakses.
“Saya pikir teman-teman pejabat pengadaan atau pejabat pembuat komitmen tidak akan berani melanggar ketentuan. Hanya memang, informasi itu tidak untuk publik. Lagi pula BPK pasti memberikan evaluasi. Dan terbukti sampai hari ini tidak pernah ada masalah, “tuturnya kepada KORAN-K.com.
Berikutnya, satu dokumen transaksi katalog milik DPMD yang menunjukkan angka HPS dan kontrak sama persis, sehingga terkesan tidak ada negoisasi harga, dimintakan ke dia untuk memberikan pendapat dan penjelasan.
“HPS dan kontrak sama ya tidak masalah tho. Tapi bisa jadi yang dinego hanya layanan tehnis pendukung, sehingga terkesan tidak ada negoisasi harga. Saran saya silahkan konfirmasi langsung kepada pejabat pengadaan yang bersangkutan, “jelasnya.
Sekretaris Dinas Perumahan Dan Permukiman Jombang, Ir Wildan Boedi Santosa, belum bisa memberikan penjelasan saat ditanya soal dugaan penyimpangan pada pelaksanaan paket katalog Dinas Perkim tahun anggaran 2023.
Dihubungi melalui sambungan seluler pada Selasa (30/4/2024), pejabat yang dikenal low profil ini meminta waktu untuk berkoordinasi dengan pejabat pengadaan terkait. “Setalah hari libur (mayday) ya, “ucapnya diujung telepon.
Pejabat struktural di Dinas P2KBP3A Jombang belum memberikan respon saat ditanya soal dokumen negoisasi salah satu paket katalog yang ada di dinasnya. Hal serupa juga terjadi pada Sekretariat DPRD Jombang.
Hanya Kepala Dinas Peternakan Jombang, Agus Soesilo, yang akhirnya menunjukkan dokumen negoisasi paket katalog. “Kalau di kami, dokumen itu dipastikan ada. Tapi memang tidak bisa ditayangkan di aplikasi karena masalah sistem, “ujar Agus sambil menunjukkan dokumen negoisasi di ruang kerjanya.
Sayangnya, dokumen bertajuk “Informasi Riwayat Negoisasi” yang disodorkan Kepada KORAN-K.com itu diduga bermasalah dari sisi harga satuan barang. Seperti apa lengkapnya? Ikuti laporannya hanya di KORAN-K.com. (din)
