JOMBANG, KORAN-K.com – Pantauan terakhir pada lapak katalog Kementerian Agama Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, Jumat (12/7/2024), menunjukkan paket-paket yang muncul disana tidak terjadi pemutakhiran data.
Tepatnya, lapak katalog masih berisi data lama, yaitu sekumpulan paket konsultansi perencanaan terkait proyek gedung RKB (Ruang Kelas Baru), laboratoum dan perpustakaan, balai nikah dan manasik haji, serta PLHUT di sejumlah daerah di Jawa Timur.
Terpantau, total paket perencanaan yang muncul sebanyak 57 paket. Sebagian berbasis SBSN, dan sebagian yang lain tanpa keterangan sumber dana. Nilai paket dimulai dari Rp 58 juta, lalu Rp 70 juta, dan terbanyak diangka Rp 90-an juta.
Kabupaten Jombang terdapat 3 paket perencanaan antaralain paket perencanaan gedung PLHUT senilai kontrak Rp 58.792.815, paket perencanaan gedung RKB MAN 8 Jombang senilai kontrak Rp 98.784.006, serta paket perencanaan gedung RKB MAN 5 Jombang senilai kontrak Rp 98.819.415.
Ketiga paket bersumber dari dana SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) tahun 2024, serta pemilihan konsultan dilaksanakan melalui mekanisme Pengadaan Langsung dan bukan epurchasing katalog.
Lalu bagaimana dengan pemilihan penyedia (kontraktor) untuk pekerjaan konstruksi ketiga paket tersebut? Kenapa bisa muncul nama CV Azka Jaya sebagai pemenang paket gedung PLHUT Kemenag Jombang senilai kontrak Rp 1,6 milyar?
Juga PT Kailas Jelajah Nusantara sebagai pemenang paket pembangunan gedung RKB MAN 8 Jombang senilai kontrak Rp 3,1 milyar? Yang jelas, pantauan pada hari Jumat (12/7/2024), menunjukkan tidak satu pun paket-paket tersebut muncul dilapak katalog Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur.
Tidak hanya Jombang, sejumlah paket serupa yang tersebar di sejumlah daerah di Jawa Timur juga terjadi hal yang sama. Mulai Ngawi, Madiun, Magetan, Trenggalek, Kediri, Nganjuk, Mojokerto, Surabaya, Pasuruan, Jember, Pamekasan, dan seterusnya, semua hanya muncul paket perencanaan saja.
Hingga Kamis sore (11/7/2024), pukul 16.00, PPK proyek pembangunan gedung PLHUT Kanwil Kemenag Jatim yang berlokasi di kantor Kemenag Jombang, Hikmatul Hilmiyah ST, belum memberikan penjelasan apapun terkait nihilnya paket pemilihan penyedia dilapak katalog.
Terkait kejanggalan ini, seorang pentolan LSM di Jombang menyebut, bahwa pelaksanaan epurchasing katalog sedikitnya mengacu pada 3 cantalon. Yakni Peraturan LKPP Nomer 9 Tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik.
Lalu Keputusan Kepala LKPP Nomer 122 Tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik, serta Surat Edaran Kepala LKPP Nomer 3 Tahun 2024 tentang panduan penyelenggaraan epurchasing katalog melalui metode mini kompetisi bagi pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen.
“Pada prinsipnya, mekanisme pelaksanaan epurchasing katalog sudah diatur dengan sangat jelas. Bahkan dokumen negoisasi harga harusnya muncul dilapak katalog. Lha ini sekedar pemilihan penyedia saja tidak muncul, bagaimana bisa disebut legal? “tuturnya. (din)
