JOMBANG – Merujuk dokumen katalog 2026, 4 paket pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat DPRD Jombang (Setwan) tercatat sudah terjadi transaksi. Total kontraknya mencapai Rp 889 juta atau tepatnya Rp 889.200.000.
Ke 4 paket adalah belanja jasa tenaga keamanan senilai kontrak Rp 216.000.000, belanja jasa tenaga resepsionis senilai kontrak Rp 218.700.000, belanja jasa tenaga pramusaji senilai Rp 94.500.000, serta belanja jasa tenaga pengemudi senilai kontrak Rp 360.000.000.
Hebatnya, pemenang 4 paket diborong satu penyedia yaitu PT Bismillah Satu Sinergi (BSS). Belum diketahui, kenapa itu bisa terjadi. Apakah PT BSS memang yang terbaik diantara para pesaing?
Sekretaris DPRD Jombang, Danang Praptoko ST MT, yang dikonfirmasi melalui pesan whatsapp belum memberikan penjelasan. Padahal pertanyaan yang dilayangkan pada Selasa (19/5/2026) itu terpantau sudah centang biru.
Akibat sikap bungkam ini, kemenangan atau aksi borong yang dilakukan PT BSS masih menyisakan aroma janggal. Ya, kemenangan yang prosedural, ataukah terselip indikasi penyimpangan didalamnya.
Menanggapi hal ini, seorang Sumber berinisial H, mengaku menyayangkan sikap yang dipilih Sekwan. Selain sikap bungkam malah memicu rasa ingin tahu yang tinggi, dokumen katalog yang merupakan dokumen publik itu tidak seharusnya ditutupi.
“Kenapa harus ditutupi sih. Kan itu (negosiasi harga) dokumen publik. Lagi pula kalau memang proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan, kenapa harus takut? Ya tinggal dijelaskan saja, selesai persoalan, “ujarnya.
Berdasarkan regulasi LKPP, sambung H, pelaksanaan 4 paket katalog tersebut harus menggunakan metode mini kompetisi. Sebab, peserta katalog tidak hanya pemain tunggal PT BSS, tetapi banyak penyedia lain yang ikut kompetisi.
Maka mekanisme itu, tutur H, setelah peserta katalog dinyatakan memenuhi kualifikasi, pertarungan selanjutnya adalah soal siapa yang menawar paling murah. Mekanisme ini disebut negosiasi harga.
“Nah, kalau benar bahwa penawaran PT BSS adalah yang paling murah, ya dibuka dong seluruh dokumen penawaran termasuk dari penyedia lain. Dengan begitu proses pengadaan memang klir dan berjalan sesuai ketentuan, “tegasnya.
Selain dokumen negosiasi harga yang masih misterius, sambung H, pelaksanaan 4 paket katalog Setwan juga perlu dikritisi soal penetapan harga kontrak. Yakni, harga yang dipatok sudah terbilang wajar ataukah terindikasi kemahalan.
“Jadi, selain pelaksanaan 4 paket katalog Setwan harus dipastikan tidak terjadi praktik main mata, juga harga kontrak jangan sampai memicu kerugian negara. Saya kira dua aspek itu perlu dikritisi, “pungkas H. (din)
