JOMBANG, KORAN-K.COM – Satu lagi Pemkab Jombang merespon cepat instruksi Pemerintah Pusat soal pembangunan Sekolah Rakyat.
Lahan Denanyar yang semula diperuntukkan untuk relokasi pedagang pasar legi pun mulai dikulik. Bupati Jombang Warsubi melempar wacana untuk menjadikannya sebagai Sekolah Rakyat.
Pertimbangannya, selain proyek relokasi pasar legi terancam mangkrak karena sampai hari ini belum ada kejelasan dari pemerintah pusat, kebutuhan akan Sekolah Rakyat juga terbilang mendesak.
Hanya saja, dari kebutuhan lahan yang mencapai 5 hektar, luasan lahan Denanyar belum mencukupi untuk itu.
Tercatat, lahan Denanyar yang dibebaskan Pemkab Jombang pada tahun 2022 dengan menelan puluhan milyar rupiah itu hanya mengantongi luas sekitar 3,7 hektar.
Karena itu, jika lahan Denanyar dipilih sebagai lokasi Sekolah Rakyat, maka upaya untuk menambah luasan bakal dilakukan dalam waktu dekat.
Bupati Warsubi sejauh ini masih melihat itu sebagai salah satu opsi. Dan untuk memantapkannya, ia mengaku bersama DPRD Jombang masih dalam proses kajian.
Menanggapi hal itu, pihak DPRD Jombang menyatakan sikap setuju. Sejumlah alasan bercorak efektif efisien dilempar sebagai dasar pilihan sikap.
Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji mengatakan, untuk pembangunan sekolah rakyat, daerah harus menyediakan lahan kurang lebih 5 hektare.
”Saya sangat setuju apabila lahan di Denanyar itu untuk pembangunan sekolah rakyat,” ujarnya kepada wartawan.
Hadi tidak menampik bahwa peruntukan lahan memang untuk relokasi pasar legi. Namun, ditengah ketidakjelasan situasi, opsi menjadikannya sebagai Sekolah Rakyat merupakan pilihan terbaik.
“Untuk kekurangannya bisa dilakukan pembebasan lagi. Yang pasti lokasi itu sangat cocok untuk sekolah rakyat,” pungkas Hadi.
Senada dengan itu, politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa yang saat ini menduduki ketua Fraksi PKB DPRD Jombang, Subaidi Muchtar, juga menyampaikan dukungannya.
”Sehingga lebih tepat kalau tanah aset pemkab itu dimanfaatkan untuk pendirikan gedung Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat,” tegasnya.
”Terkait dengan rencana relokasi pedagang PCN dan kawasan sekitarnya, sebaiknya dilakukan revitalisasi dan penataan yang lebih baik,” tandasnya. (red/adv)
