JOMBANG – Rencana ini dipastikan bakal menggerus porsi anggaran untuk kegiatan seremonial di OPD Pemkab. Dan itu bentuk konsekuensi logis dari pelaksanaan efisiensi anggaran.
Saat ini DPRD Jombang mulai mematangkan skema efisiensi anggaran pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan demikian, anggaran Pemkab Jombang hanya terfokus pada program yang bersentuhan langsung dengan rakyat.
’’Seremonial akan dipangkas agar anggaran nantinya benar-benar untuk program yang menyentuh masyarakat,’’ kata Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, kemarin, kepada Jawa Pos Radar Jombang.
Ditegaskan Hadi Atmaji, tujuan utama efisiensi anggaran adalah, untuk mengawal program-program bupati dan wakil bupati sesuai visi dan misi agar bisa terlaksana. Dan itu berarti menyangkut skala prioritas program pembangunan.
Dituturkan, bahwa berdasarkan hasil pembahasan bersama OPD, didapati masih banyak kegiatan dengan anggaran cukup besar namun manfaat substansinya belum sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.
’’Ada anggaran Rp 600 juta, tetapi substansinya hanya Rp 200 juta. Berarti masih ada Rp 400 juta yang bisa dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih menyentuh masyarakat,’’ ungkap politisi PKB tersebut.
Hadi menegaskan, efisiensi anggaran tidak akan menyentuh program yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat. Sebaliknya, langkah ini lebih difokuskan pada kegiatan yang dinilai kurang prioritas. Terutama kegiatan seremonial atau program-program yang dampaknya belum signifikan.
Dengan demikian, tegas Hadi Atmaji, penggunaan anggaran daerah bisa lebih efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Sebab, hasil efisiensi nantinya akan dikembalikan kepada masing-masing OPD untuk digunakan pada program yang lebih bermanfaat.
Ditegaskan, soal besaran efisiensi dan juga penetapan program prioritas, saat ini masih dilakukan pembahasan di masing-masing komisi DPRD. Setelah angka efisiensi diperoleh, DPRD bersama OPD terkait akan kembali melakukan pembahasan untuk menentukan peruntukan anggaran tersebut.
’’Rapat Dengan Pendapat (RDP) di masing-masing komisi akan menghitung berapa angka yang bisa diefisienkan. Dari situ, akan dibahas lagi dengan dinas terkait untuk menentukan program apa yang layak dipilih,’’ ujar Ketua Dewan. (din)
