SIDOARJO – Marujuk data sirup (sistem informasi rencana umum pengadaan) LKPP 2026, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemkab Sidoarjo tercatat memiliki paket belanja internet senilai pagu Rp 9.445.747.000 atau Rp 9,4 milyar.
Paket bertajuk “belanja bandwidth primary” dengan kode rup 62494382 ini dilaksanakan secara epurchasing katalog. Berdasarkan data aplikasi monitoring evaluasi lokal, paket ini dimenangkan PT TI dengan nilai kontrak Rp 9.012.978.000.
Pada 2025, paket serupa dipagu Rp 8 milyar dan terjadi kontrak diangka Rp 7.997.640.000. Paket bertajuk “bandwidth primary – koneksi bandwidth internet data center” dengan kode rup 54058625 ini juga dimenangkan PT TI.
Berdasarkan deskripsi paket, belanja bandwidth primary disebut untuk penyediaan layanan koneksi internet berbasis FO sebagai bandwidth utama untuk distribusi layanan internet ke OPD/Instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama 1 tahun.
“Pertanyaannya, apakah paket bandwidth primary bisa disebut belanja jaringan wifi untuk seluruh OPD di lingkup Pemkab Sidoarjo? Jika benar itu yang dimaksud, apakah nilai kontrak kedua paket (2026 dan 2025) tidak kemahalan? “sorot pegiat LSM di Sidoarjo.
Merujuk data sirup LKPP, jumlah OPD/Instansi di lingkup Pemkab Sidoarjo adalah 128 unit. Maka, tegas pegiat LSM, rata-rata belanja internet tiap OPD/Instansi per bulan adalah Rp 5.206.796 untuk tahun 2025 dan Rp 5.867.824 untuk tahun 2026.
Angka ini diduga kemahalan, terutama jika dibandingkan dengan wifi warkop berskala pengunjung 50 orang dalam waktu bersamaan. Menurutnya, biaya wifi untuk warkop skala besar paling banter menyentuh angka Rp 1,5 juta per bulan.
“Padahal wifi warkop lebih banyak digunakan untuk game, dan itu menyedot kapasitas tinggi. Sedang wifi OPD/Instansi terlarang untuk game karena diluar peruntukan. Logikanya, wifi untuk OPD/Intansi harusnya lebih murah, “ujarnya.
Berdasarkan pengamatan Koran-K.com, penggunaan wifi di lingkup OPD/Instansi Pemkab Sidoarjo jarang melibatkan 50 pegawai dalam waktu bersamaan. Kalau pun itu terjadi, tetap saja kapasitas wifi tidak tinggi karena terlarang untuk game.
“Secara tupoksi, wifi OPD/Instansi di lingkup pemerintahan harusnya hanya digunakan untuk mendukung kinerja. Yaitu seputar kegiatan browsing, download, email, atau kegiatan lain yang tidak menyedot kapasitas tinggi, “imbuhnya.
Lalu, benarkah paket bandwidth primary sejatinya adalah belanja wifi untuk seluruh OPD/Instansi di lingkup Pemkab Sidoarjo? Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo yang dikonfirmasi melalui surat pada 30 Maret 2026 lalu sampai hari ini belum menberikan penjelasan.
Lalu apa tanggapan PT TI selaku pemenang paket bandwidth primary Dinas Kominfo Sidoarjo selama 2 tahun berturut-turut? Juga, apa tanggapan pelaku bisnis bidang bandwidth primary yang lain? Ikuti terus lanjutan beritanya hanya di Koran-K.com. (din)
