JOMBANG, KORAN-K.com – Fraksi-fraksi DPRD Jombang memberikan catatan dan masukan terkait rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD) 2025.
Pandangan itu disampaikan pada sidang paripurna pandangan umum (PU) Fraksi yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Jombang, Kamis (31/10/2024) kemarin.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji itu dihadiri Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo, jajaran Forkopimda, seluruh anggota DPRD dan kepala OPD di lingkup Pemkab Jombang.
Dari Fraksi Golkar, Maya Novita mengatakan, bahwa alokasi anggaran kontruksi jalan sebesar Rp 52.639.647.537,00 diharapkan dapat bermanfaat bagi kelancaran transportasi masyarakat.
Terutama, terkait pengangkutan hasil-hasil pertanian serta kegunaan jalan lain terutama untuk wilayah yang masih belum terbangun sarana jalannya.
“Transportasi dari desa ke kota demikian sebaliknya, sangat diharapkan adanya jalan yang baik dan mulus serta beraspal sebagai sarana transportasi kegiatan usaha semakin bagus jalannya,” kata Novita.
Fraksi PKB diwakili Anas Burhani. Ia menuturkan, APBD Kabupaten Jombang tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 490.712.423.672 menjadi Rp 2,440 triliun.
FPKB mengamati jumlah Pendapatan daerah juga mengalami penurunan sebesar Rp 370.692.320.726.53.
“Dari angka tersebut, FPKB ingin tahu apa yang menjadi Faktor kendala menurunnya APBD Jombang tahun anggaran 2025,” tegas Anas.
Fraksi PKS-Nasdem mempertanyakan target pendapatan daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sebab, pendapatan daerah adalah target yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian dasar hukum dalam penerimaannya dengan mempertimbangkan potensi pendapatan.
Dengan Pendapatan asli daerah yang diproyeksikan sebesar Rp 745.549.706.14, hal ini mengalami kenaikan dibanding target pada 2022 mengalami kenaikan.
Dengan kondisi Pertumbuhan ekonomi nasional yang bisa diprediksi mengalami stagnasi atau bahkan turun karena kenaikan harga BBM.
“Fraksi PKS Nasdem mempertanyakan langkah optimalisasi mencapai target tersebut, mengingat pembahasan APBD tahun sebelumnya pada saat perubahan anggaran proyeksi PAD mengalami penurunan,” ungkap Sa’id.
Pada paripurna tersebut, Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji mengatakan, pembahasan R-APBD masih panjang. Sebelumnya komisi-komisi juga sudah melakukan komisioning dengan OPD sesuai dengan leading sektor.
“Untuk agenda berikutnya, rapat paripurna akan dilaksanakan dengan mendengarkan jawaban Bupati Jombang terkait pandangan umum fraksi, “tutur Hadi. (red)
