JOMBANG – Pada 2026 ini, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Jombang telah menetapkan satu paket pengadaan barang bertajuk “penyediaan net Volly dan badminton prasaran olahraga” senilai pagu Rp 26.780.150.
Paket ini tercatat dilaksanakan secara epurchasing (katalog). Berdasarkan data katalog LKPP, paket ini dimenangkan Kedai Bola Sportindo dalam 2 kali transaksi masing-masing senilai kontrak Rp 19.191.900 dan Rp 7.553.550.
Dengan demikian total kontrak paket adalah Rp 26.745.450 atau hanya turun 0,2 persen dari nilai pagu. Sayangnya jumlah net volly dan net badminton tidak dijelaskan dalam deskripsi paket sehingga harga satuan net tidak bisa dihitung.
Meski demikian, jika dilihat dari harga kontrak yang hanya turun 0,2 persen dari pagu, bisa diasumsikan, bahwa harga satuan net volly dan net badminton juga turun 0,2 persen dari bandrol katalog.
Merujuk data tayang katalog LKPP 2026, Kedai Bola Sportindo menayangkan 33 produk dengan 9 produk berstatus aktif dan 24 produk belum aktif atau belum bisa ditransaksikan. Dari 9 produk yang aktif, 2 diantaranya adalah net volly berbandrol Rp 265.512 dan net badminton berbandrol Rp 573.482.
Dengan demikian, diduga kuat, harga satuan (per unit) net volly adalah Rp 264.980 dan harga satuan net badminton Rp 572.335. Pertanyaannya, benarkah harganya segitu? Jika benar segitu, misalnya, apakah angka tersebut sudah terbilang wajar?
Berdasarkan data yang dihimpun Koran-K.com, net badminton yang dijual Kedai Bola Sportindo adalah merk yonex. Tapi anehnya, net ini tidak muncul spesifikasi. Padahal net badminton yonex tersedia berbagai tipe dan berbagai spesifikasi.
Pertanyaannya, kata sumber berlatar pegiat LSM, harga bandrol katalog Rp 573.482 itu merujuk pada tipe net badminton yonex yang mana? Lebih jauh dari itu, kenapa barang yang tidak muncul spesifikasi bisa muncul harga?
“Penetapan harga tanpa dibarengi spesifikasi barang sama saja beli kucing dalam karung. Praktik seperti ini dipastikan menyimpang dari mekanisme penggunaan anggaran negara. Pada level tertentu, praktik seperti ini bahkan bisa disebut transaksi fiktif yang bisa berujung pidana, “tegasnya.
Ia menuturkan, yang dimaksud dengan epurchasing atau belanja secara elektronik, adalah belanja yang semua pertanyaan sudah terjawab oleh sistem. Salah satunya adalah spesifikasi barang. “Lha kalau spek barang tidak muncul bagaimana harga bisa ditentukan? Ini jelas konyol, “tambahnya.
Ia pun menuding praktik seperti ini rawan terjadi cacat administrasi dan cacat hukum yang pada akhirnya bisa menganulir keabsahan transaksi katalog atau dengan kata lain transaksi katalog terancam tidak sah. Jika dugaan ini benar, tegasnya, maka belanja net volly dan net badminton Disporapar bisa berujung pidana.
Lalu apa penjelasan Kepala Disporapar Jombang? Kenapa produk katalog tanpa spesifikasi tetap dibeli? Ikuti terus ulasan Koran-K.com pada edisi berikutnya yang juga akan mengulas beberapa belanja katalog Disporapar Jombang yang lain. (din)
