JOMBANG – DPRD Jombang menjadikan momentum hari jadi Pemkab Jombang ke 115 sebagai titik semangat baru untuk melakukan pengawasan pembangunan daerah.
Lembaga legislatif menginginkan seluruh program pembangunan di Jombang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, menyebut pengawasan oleh legislatif penting ditingkatkan sebagai wujud tanggung jawab konstitusional wakil rakyat.
Menurutnya, hubungan antara eksekutif dan legislatif tidak hanya sebatas ikatan koordinatif tetapi juga kualitas sinergi dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Untuk itu, tegas Hari Atmaji, setiap komisi di DPRD memiliki agenda rutin berupa Rapat Dengar Pendapat (RDP), komisioning, hingga inspeksi mendadak (sidak).
”Kami selalu menindaklanjuti hasil rapat dan kunjungan kerja dengan pembahasan bersama. Dari situ bisa dilihat apakah program yang dijalankan oleh OPD(organisasi perangkat daerah) benar-benar berjalan sesuai perencanaan, atau justru perlu dilakukan perbaikan,” jelasnya.
Menurut Hadi, proses pengawasan tersebut juga menjadi sarana untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran daerah. DPRD tidak hanya ingin tahu sejauh mana serapan APBD berjalan, tetapi juga menilai kualitas output dan outcome dari setiap program yang dijalankan.
”Kami juga berencana melakukan rapat bersama dengan Pemkab untuk membahas serapan APBD 2025. Dalam rapat tersebut akan dibahas secara detail mana saja program yang sudah selesai, dan mana yang belum berjalan optimal. Tujuannya agar tidak terjadi keterlambatan yang bisa mengganggu serapan anggaran daerah,” ungkap Hadi.
Rapat evaluasi bersama itu, lanjutnya, direncanakan akan digelar pada awal tahun 2026 mendatang. ”DPRD berharap momentum peringatan hari jadi Pemkab Jombang ke-115 jadi ajang refleksi sekaligus konsolidasi antara legislatif dan eksekutif dalam menyempurnakan kinerja pembangunan,” tandasnya.
Selain fokus pada evaluasi anggaran, DPRD Jombang juga menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan visi dan misi bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Hadi menegaskan, setiap OPD harus bekerja selaras dengan arah kebijakan kepala daerah agar hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara merata.
”Harapan kami, melalui pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan ini, visi dan misi bupati dapat dijalankan dengan baik dan matang oleh setiap OPD. Karena pada akhirnya, semua program itu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jombang,” tandasnya.
Ia menambahkan, DPRD tidak ingin pengawasan hanya berhenti pada tataran administratif atau formalitas belaka.
Melainkan juga menyentuh aspek substansial, seperti efektivitas, pemerataan, dan dampak sosial-ekonomi dari setiap program pembangunan.
”Setiap rupiah yang dialokasikan dari APBD harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kami tidak ingin ada program yang hanya sekadar seremonial atau tidak tepat sasaran,” tegas Hadi.
Dalam praktiknya, pengawasan DPRD juga kerap melibatkan koordinasi lintas komisi untuk mempercepat penanganan masalah di lapangan.
Misalnya, Komisi B DPRD yang membidangi perekonomian dan infrastruktur akan berkolaborasi dengan Komisi C untuk mengevaluasi proyek fisik yang bersumber dari APBD.
Langkah-langkah pengawasan seperti ini, lanjut Hadi, bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan. ”Kami ingin memastikan pemerintahan di Jombang berjalan dengan sistem yang kuat, terbuka, dan berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
DPRD juga berkomitmen untuk terus membuka ruang partisipasi publik dalam proses pengawasan. Masyarakat didorong untuk melaporkan berbagai persoalan di lapangan, baik melalui forum dengar pendapat, reses anggota dewan, maupun kanal aspirasi masyarakat.
”Suara rakyat menjadi bahan penting dalam proses evaluasi kami. Karena mereka yang paling merasakan langsung dampak dari kebijakan dan program pembangunan,” pungkas Hadi. (red/adv)
