JOMBANG – Info yang dihimpun Koran-K.com menyebutkan, saat uang sumbangan sekolah digunakan untuk pembangunan gedung atau pekerjaan fisik lainnya, kuat dugaan pelaksanaannya nyrempet delik korupsi.
Sebab, kata seorang Sumber, pekerjaan tersebut rata-rata diborongkan ke kontraktor atau dikerjakan pihak ketiga. Ia menyebut, pihak sekolah hanya tahu beres. Jadi pola transaksinya semacam tawar-memawar dibawah tangan.
Dari pola ini, kuat dugaan pihak sekolah abai terhadap pentingnya pengesahan RAB dan gambar tehnis oleh otoritas terkait. Juga, diduga kuat, harga satuan pekerjaan lupa dibuat atau bahkan sengaja tidak dibuat.
Corak kontsruksi tanpa pengesahan ini, sambungnya, diduga berlangsung terus-menerus dari tahun ke tahun.
Ini, karena pengawasan pihak ketiga terbilang minim termasuk oleh Komite Sekolah sendiri. Sejauh ini, belum diketahui komite sekolah pernah membeber SPJ sumbangan sekolah dihadapan wali murid.
Terutama soal harga satuan pekerjaan. Publik dipastikan tidak pernah tahu berapa sebenarnya harga bangunan gedung sekolah. Item pekerjaan seperti pasangan dinding, pasangan genteng, pasangan pondasi dan seterusnya, sejauh ini tidak terpublis berapa harga satuannya.
Atau, jika menggunakan pendekatan harga satuan bangunanan gedung negara (HSBGN) tipe sederhana sebagaimana Keputusan Bupati Jombang Nomer 100.3.3.2/438/415.10.1.3/2024, sudahkah harga gedung sekolah (lantai satu) ditarif Rp 6.330.000 per meter persegi?
Juga untuk rehab gedung kategori rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan, apakah tarifnya sudah memenuhi ketentuan yaitu 60 persen, 45 persen, dan 30 persen dari harga satuan bangunan gedung negara tipe sederhana atau gedung lantai satu?
“Sehingga besaran biaya pembangunan gedung sudah sesuai ketentuan atau tidak, itu cukup mudah dibuktikan. Ya buka saja rincian RAB dan harga satuan pekerjaan, maka akan ketahuan harga gedung sudah terbilang wajar atau malah kemahalan, “tegasnya.
Lantas, benarkah proyek gedung atau proyek fisik SMA Negeri dan SMK Negeri di Jombang selalu diborongkan ke kontraktor? Juga, benarkah pihak sekolah sudah mengantongi dokumen harga satuan pekerjaan? Bagaimana dengan keabsahan RAB dan gambar tehnis?
Sejumlah Kepala Sekolah SMA Negeri di Jombang yang ditanya soal ini tak kunjung menjawab. Tapi itu hanya sampling. Selebihnya, sebanyak 20 lembaga sekolah terdiri 12 SMAN dan 8 SMKN di Jombang, diduga kuat melakukan praktik serupa.
Terpisah, Kepala Bidang Bina Bangunan Dinas PUPR Jombang, Edy Yulianto ST, saat dikonfirmasi pada Selasa (16/9/2025) menegaskan, selama ini yang dimohonkan pihak SMA dan SMK hanya rekom tingkat kerusakan gedung, bukan pengesahan RAB dan gambar tehnis.
“Jika sejumlah tudingan mulai proyek gedung dikerjakan kontraktor, proyek gedung tanpa harga satuan, serta RAB dan gambar tehnis tanpa pengesahan pihak otoritas itu dianggap tidak benar, lalu kenapa pihak sekolah tidak melakukan klarifikasi dan malah memilih bungkam? Ada apa? Kenapa berlaku jujur begitu sulitnya, “sorot Sumber. (din)
