JOMBANG – Rabu, 11 September 2025, sekira pukul 14.00, Koran-K.com bersama wacananews.co.id mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pemkab Jombang.
Tujuan kedatangan untuk menemui Kabid Pembinaan SMP Safak Efendi dan Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana SMP Indah Rochani. Tujuan kedatangan untuk konfirmasi pelaksanaan program revitalisasi Satuan Pendidikan 2025 yang menyasar sejumlah gedung SMPN di Jombang.
Keduanya disebut sedang tidak ditempat. Upaya menghubungi lewat sambungan seluler tidak berhasil. Safak yang dikontak berulang kali tidak merespon. Juga permintaan konfirmasi lewat pesan singkat tidak dijawab. Indah Rochani juga bersikap serupa.
Hingga waktu menunggu dirasa cukup, keputusan balik badan akhirnya diambil. Alhasil, sejumlah pertanyaan seputar pelaksanaan program revitalisasi senilai Rp 12 milyar yang menyasar sejumlah gedung SMPN di Jombang berujung tak terjawab.
Sedikitnya, 4 pertanyaan penting telah disiapkan. Yakni soal harga satuan pekerjaan, lalu profil tim tehnis bidang perencanaan dan pengawasan, kemudian dugaan proyek dikerjakan kontraktor, serta dugaan kasus pondasi menggunakan batu kumbung.
Terkait harga satuan pekerjaan, beberapa hal perlu divalidasi untuk memastikan kelayakan 2 aspek. Yakni spesifikasi barang dan harga satuan item pekerjaan. Dua hal ini, kata seorang sumber, rawan terjadi penyimpangan yang berujung pada kerugian negara.
Misalnya, berapa harga satuan (meter kubik) pekerjaan beton dengan campuran 1 PC: 1,68 pasir: 2,52 batu pecah. Kemudian, berapa harga satuan pekerjaan plesteran dinding bata merah campuran 1 PC: 5 pasir. Juga, berapa harga satuan pekerjaan rangka plafond hollow galvalum.
Beda halnya jika proyek revitalisasi gedung SMPN dikerjakan dengan metode epurchasing katalog. Hal-hal yang dipertanyakan itu otomatis muncul dalam dokumen katalog. Sehingga kontrol publik atas penggunaan uang negara menjadi lebih mudah.
Yang pasti, kata seorang sumber, harga satuan pekerjaan paket swakelola rawan terjadi penyimpangan (mark up harga) karena rincian transaksi pekerjaan tidak seterbuka paket katalog.
Berikutnya adalah soal pihak pelaksana proyek. Merujuk paket swakelola Disdikbud Jombang tahun 2023 yang dikerjakan komite sekolah, diduga praktik serupa dimungkinkan terjadi. Yakni pelaksana proyek ada kaitan dengan rekanan tertentu.
Selanjutnya adalah soal profil tim tehnis bidang perencanaan dan pengawasan. Selain kompetensi person perlu divalidasi keabsahannya, juga perlu dipastikan bahwa satu person hanya boleh terlibat dalam satu proyek saja.
Terakhir, soal dugaan penyimpangan pekerjaan pondasi yang seharusnya menggunakan batu kali ternyata dipasang batu kumbung. Info yang dihimpun menyebutkan, pihak SMPN penerima program revitalisasi sebesar Rp 2,4 milyar yang berlokasi di utara Brantas ini sudah dipanggil korp adhyaksa.
Bagaimana persisnya kasus ini terjadi? Adakah dugaan penyimpangan ini memang disengaja dilakukan untuk menilep uang negara? Koran-K.com akan mengulasnya lebih lanjut pada edisi berikutnya.
Dari keempat pertanyaan itu, Safak dan Indah Rochani tidak ada alasan tidak mengetahuinya. Sebab, merujuk juknis pelaksanaan program revitalisasi, hal-hal seperti RAB pekerjaan, gambar tehnis, harga satuan pekerjaan, profil tim teknis, dan keabsahan lahan sekolah, adalah dokumen persyaratan yang wajib disetor ke Disdikbud Jombang. (din)
