JOMBANG – Melansir pemberitaan sejumlah media, saat ini wartawan tidak lagi bisa masuk secara sembarangan ke lokasi proyek sekolah rakyat Jombang. Pembatasan ini, diklaim sebagai tindak antisipatif berbasis SOP untuk keselamatan kerja.
Seorang Sumber menyebut itu debatable. Tapi ia mau itu dilupakan saja. Sebab, itu receh. Yang bukan receh adalah soal nilai proyek sekolah rakyat Jombang yang sampai hari ini masih misterius.
Tidak receh, tuturnya, sebab disitu ada duit rakyat. Ada konsep keselamatan siswa. Juga soal kenyaman belajar. Disitu nama baik Pemkab Jombang dititipkan. Bahkan disitu, niat baik presiden dipertaruhkan.
Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomer 8 Tahun 2025, proyek sekolah rakyat lahir. Pada angka 7 huruf f, sebut Sumber, Instruksi Presiden terbilang tidak neko-neko. Hanya minta disiapkan sarana prasarana dan asrama untuk sekolah rakyat. Instruksi ini ditujukan kepada Menteri Sosial.
Tentu, lanjut Sumber, yang dimaksud presiden adalah sarana prasarana dan asrama yang layak. Yang standar tehnis. Yang tertib administrasi. Yang akuntabel. Itu klir. Tidak perlu penjelasan. Tidak perlu tafsir, apalagi perdebatan.
Pada angka 47 huruf c, sambungnya, Instruksi Presiden juga meminta agar Bupati/Walikota mendukung program sekolah rakyat di wilayah kabupaten/kota berupa penyiapan lahan, perizinan, dan penyiapan guru serta tenaga didik dalam rangka optimalisasi pelajsanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Di Jombang, tuturnya, Bupati Warsubi melalui Dinas Sosial telah merogoh belasan milyar rupiah uang APBD untuk pembebasan lahan dan pengurukan. Itu duit pajak. Berarti rakyat Jombang ada didalamnya. Berarti proyek sekolah rakyat melibatkan banyak pihak dan banyak keringat.
Tiba-tiba proyek sekolah rakyat Jombang dikerjakan. Tapi angka kontrak belum muncul. Yang disodorkan ke publik hanya angka glondongan untuk kontrak 5 daerah kabupaten/kota. “Bagaimana mungkin ini terjadi? Apa dasar hukum dan acuan proyek sekolah Rakyat Jombang dikerjakan? “selorohnya.
Juga, progres pekerjaan disebut terjadi deviasi sebesar 1,52 persen dari yang seharusnya hanya 5,75 persen tapi hasil kerja tembus 7,27 persen. Pertanyaanya, sergah Sumber, darimana tahu target pekerjaan terlampaui jika nilai kontrak belum muncul? Bagaimana ngukurnya?
Ditengah ketidakpastian itu, Koran-K.com menyodorkan nilai kontrak proyek sekolah rakyat Jombang kepada pihak pelaksana. Bukan disodorkan, lebih tepatnya minta konfirmasi dan klarifikasi. Jika salah, silahkan dibantah dan diluruskan.
Angka itu, Rp 161.146.066.390 untuk pekerjaan fisik, Rp 14.931.084.679 untuk mebeler, Rp 3.715.600.000 untuk perencanaan, dan Rp 3.343.900.000 untuk pengawasan. Berarti nilai proyek sekolah Rakyat Jombang adalah Rp 183.136.653.069.
Angka itu, tidak berarti sama untuk 4 daerah yang lain. Meski proyek sekolah rakyat berlaku nasional yang berarti item pekerjaan relatif sama, tapi nilai kontrak sangat dipengaruhi Indek Kemahalan Konstruksi (IKK) dan harga satuan pekerjaan masing-masing daerah.
“Saya cek dlu pak, data dr mana ini pak, ” jawab Dwi Setiawan, Site Manager PT Waskita Karya, Rabu (28/1/2026). Namun, sampai hari ini, hasil pengecekan belum dikabarkan. “Nilai kontrak itu kan hanya angka. Memang kenapa kalau dibuka. Sikap begini malah kasihan presiden, “ujar Sumber. (din)
